tunjanan kinUntuk mewujudkan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang berupaya menciptakan sistem pengelolaan kepegawaian berbasiskan kompetensi. Dengan keberadaaan sistem ini, diharapkan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian akan menjadi lebih jelas, terukur, transparan dan konsisten. Sehingga subjektivitas dan pengaruh politik dalam kegiatan pengelolaan kepegawaian bisa diminimalisasi.

Dari beberapa sistem pengelolaan kepegawaian yang telah dibentuk, seperti sistem mutasi dan promosi, sistem pengembangan pegawai, sistem penilaian kinerja, dan saat ini juga telah dibentuk sebuah sistem pemberian kompensasi (tambahan penghasilan) berdasarkan kinerja yang mana diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

Pemberian tambahan penghasilan ini, pada hakikatnya bukan merupakan barang baru dalam sistem pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Istilah tambahan penghasilan yang digunakan sekarang, sebelumnya lebih familiar dengan sebutan tunjangan daerah (Tunda). Namun  terdapat beberapa perubahan mendasar, terutama perubahan paradigma dan metode pemberian tambahan penghasilan. Maka seiring dilakukan perubahan tersebut serta penyesuaian dengan istilah yang ada dalam peraturan lebih tinggi, maka istilah tunjangan daerah diganti dengan istilah tambahan penghasilan.

Adapun perbedaan antara pemberian tunjangan daerah dengan tambahan penghasilan, yaitu terletak pada variabel, indikator dan metode yang digunakan. Pada awalnya tunjangan daerah diberikan sama kepada semua pegawai yang memiliki golongan dan jabatan yang sama. Metode yang dipakai lebih mengarah kepada perilaku kerja saja. Dimana terhadap ketidakhadiran, terlambat datang, pulang cepat, tidak memakai atribut pakaian dinas, diberikan hukuman dengan pemotongan Tunda sebesar 1% atau 2,5% dan diberlakukan akumulatif. Karena dalam sistem ini belum ada penghargaan terhadap prestasi dan implementasinyapun belum konsisten dengan tujuannya, maka pada akhirnya, implementasi tunjangan daerah ini pun telah membentuk persepsi setiap pegawai bahwa tunjangan daerah adalah “hak”, bukan penghargaan terhadap prestasi.

Sejalan dengan hal tersebut dalam pemberian tambahan penghasilan ini, indikator yang dipakai tidak hanya terkait perilaku kerja, tetapi juga telah mencakup prestasi kerja. Setiap pegawai yang melanggar disiplin, akan diberikan punishment berupa pengurangan skor kinerja, sedangkan yang menunjukan prestasi kerja, akan diberikan reward berupa penambahan skor kinerja.

Untuk menerapkan sistem tambahan penghasilan berdasarkan kinerja, struktur standar biaya tunjangan daerah sesuai Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2010, sudah tidak layak lagi. Oleh sebab itu keluarlah Peraturan Gubernur nomor 16 tahun 2012 tentang standar biaya tunjangan daerah dimana standar biaya tunjangan daerah mengalami kenaikan sebesar 40%, dengan skenario bahwa besaran tunjangan daerah yang diterima sesuai Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2010, ditetapkan sebagai tunjangan daerah dasar yang akan diterima oleh setiap pegawai, dan kenaikan 40% dari tunjangan daerah dasar tersebut ditetapkan sebagai tunjangan daerah tambahan yang besaran diterima ditentukan berdasarkan kinerja. Sekarang, secara rata-rata, perbandingan antara Tambahan Penghasilan Dasar (TPD) dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kinerja (TPK) yang diterima oleh masing-masing pegawai setelah mempertimbangkan pajak adalah 70 % TPD dan 30 % TPK.

Idealnya perbandingan antara persentase TPK dan persentase TPD adalah persentase TPK harus lebih besar dari persentase TPD sehingga tambahan penghasilan dapat menjadi instrumen untuk peningkatkan kinerja masing-masing pegawai. Sebagai contoh jika TPD besarnya 30 % dan TPK besarnya 70 % maka jika seorang pegawai berkinerja rendah atau tidak berkinerja sama sekali maka yang bersangkutan hanya menerima tambahan penghasilan sebesar 30% dan kehilangan potensi pendapatan sebesar 70%. Untuk mendapatkan pendapatan yang 70% lagi maka seorang pegawai harus berusaha untuk berkinerja tinggi. Dengan tingginya kinerja masing-masing pegawai maka diharapkan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai komposisi ideal sehingga tambahan penghasilan menjadi instrumen yang efektif untuk lebih meningkatkan motivasi kerja pegawai maka perlu adanya kenaikan tambahan penghasilan. Kenaikan tambahan penghasilan dilakukan dengan cara mengalokasikan kenaikan pada peningkatan nominal TPK sementara nominal TPD tetap, maka dengan sendirinya akan mengakibatkan kenaikan persentase TPK dan penurunan persentase TPD. Pelaksanaan kenaikan tambahan penghasilan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai ketersedian anggaran sehingga suatu waktu mencapai komposisi ideal yang dapat memotivasi kerja PNS

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2014 ini direncanakan kenaikan tambahan penghasilan sebesar 50%. Kenaikan tambahan penghasilan sebesar 50% tersebut dihitung dari total tambahan penghasilan yaitu Tambahan Penghasilan Dasar (TPD) dan Tambahan Penghasilan kinerja (TPK). Sedangkan Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu (TPPT) tidak mengalami kenaikan mengingat keterbatasan anggaran. Kenaikan 50% tersebut kemudian dialokasikan kepada TPK, sehingga jika kenaikan ini terjadi, maka perbandingan antara Tambahan Penghasilan Dasar (TPD) dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kinerja (TPK) adalah sebagai berikut:

                                                                                                 Tabel 1

Sebelum Kenaikan 50%

Setelah Kenaikan 50%

TPD

TPK

TPD

TPK

1

70%

30%

50%

50%

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa dengan kenaikan tambahan penghasilan sebesar 50% maka secara rata-rata Tambahan Penghasilan Dasar (TPD) sebesar 70% dan Tambahan Penghasilan Kinerja (TPK) sebesar 30% berubah menjadi Tambahan Penghasilan Dasar (TPD) 50% dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja (TPK) sebesar 50%. .

Sampai tulisan ini dibuat, proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD masih berlangsung. Semoga dengan kenaikan tambahan sebesar 50% ini diharapkan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.amin..

About deri irwan

Penata Laporan Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s