ddddddPNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil,dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara. PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi ironisnya PNS seringkali “diseret” kedalam arus politik, tidak saja oleh Kepala Daerah yang berkuasa pada waktu itu dan ikut mencalonkan diri kembali (incumbent) tapi juga calon Kepala Daerah lain yang ikut bertarung pada saat itu.

Setiap menjelang pemilihan Kepala Daerah, PNS sering menjadi komoditas politik bagi calon-calon Kepala Daerah yang bersaing. Semua berlomba-lomba bagaimana mendapatkan dukungan dari PNS karena potensi suara yang cukup besar. Sebagai contoh, dalam perhitungan sederhana, jumlah DPT  kota padang pada tahun 2013 adalah sebanyak 560.723 orang, berdasarkan pengalaman pada Pilkada tahun 2008 tingkat partisipasi pemilih hanya 57% dan untuk Pilkada tahun 2013 diprediksi tingkat partisipasi masyarakat sebesar 60%. Artinya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya diperkirakan sekitar 336.433 pemilih. Jumlah PNS kota Padang sekitar 13.258 orang, dimana PNS juga memiliki keluarga. Dengan asumsi jumlah anggota keluarga PNS minimal terdiri dari suami, istri dan 2 orang anak maka jumlah tersebut dikalikan 4, maka jumlah pemilih potensial dari keluarga PNS sebesar 53.032 orang. Sehingga jika dipersentasekan pemilih potensial dari keluarga PNS dibanding jumlah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya didapat angka 15,76%. Kalaupun kita asumsikan bahwa tidak semua keluarga PNS yang menggunakan hak suaranya sehingga tingkat partisipasinya hanya 60% maka persentase suara yang potensial dari keluarga PNS berkisar 9,4 %, sungguh merupakan potensi suara yang cukup besar.

Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan dukungan PNS mulai dari rayuan, ajakan bahkan ancaman. PNS dirayu dengan jabatan tertentu kalau mendukung dan menggerakan pemilih untuk mendukung calon tertentu. Para PNS juga dihimbau untuk memilih calon tertentu disertai iming-iming kesejahteraan pada periode berikutnya. Jika cara rayuan dan ajakan tidak mempan maka mereka tak segan-segan memberikan ancaman untuk menonjobkan pejabat tertentu atau memindahkan PNS tertentu. Tidak jarang, PNS juga dimanfaatkan untuk memperoleh dana kampanye calon Kepala Daerah tertentu, modus yang umum dilakukan misalnya dengan jual beli jabatan. Jabatan Struktural tertentu dijual kepada PNS yang tertarik tetapi harus menyerahkan uang sejumlah tertentu.

Ajang dukung-mendukung calon tertentu tidak dapat dihindari. Bahkan efek ikutan dari kondisi tersebut adalah jika yang terpilih adalah calon yang didukung maka sudah tentu PNS pendukung tersebut diberikan jabatan dan kedudukan sesuai janji walaupun kompetensi PNS tersebut tidak memenuhi. Pola Karir PNS menjadi tidak ada lagi, Baperjakat yang merupakan badan yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah agar pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan srtuktural eselon II ke bawah terjamin kualitas dan objektifitasnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pejabat-pejabat yang ditunjuk tidak melalui prosedur kepegawaian, cenderung berdasarkan kepentingan politik balas budi. Sedangkan PNS yang mendukung calon yang tidak menang akan disingkirkan dari pemerintah karena dianggap tidak loyal pada pimpinan atau dianggap pendukung Kepala Daerah yang lama. Sehingga keputusan-keptusan yang diambil menjadi sebuah preseden yang buruk bagi pegawai dan Baperjakat pun dipelesetkan menjadi ”badan pertimbangan jauh dekat”.

Beberapa contoh kasus misalnya mendekati Pilkada, Kepala Daerah banyak mengganti pejabat di lingkungan kerjanya, padahal berdasarkan SE Mendagri 800/3535/SJ Tanggal 27 Desember 2012, disebutkan bahwa untuk menjaga netralitas/independesi Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar Kepala Daerah tidak melaksanakan mutasi pejabat struktural menjelang 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kecuali untuk mengisi jabatan yang lowong, dengan tidak melakukan pemberhentian pejabat (nonjob), menurunkan jabatan (demosi) dan mengalihkan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Kasus lain misalnya jika Kepala Daerah diganti maka kepala SKPD pun diganti tanpa melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi kepada PNS bersangkutan. Dampak utama dari kondisi tersebut adalah terhambatnya pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan daerah.

Layaknya sebuah profesi, Pegawai Negeri  Sipil dalam melaksanakan tugasnya terdapat serangkaian aturan dan norma  yang mengatur bagaimana bersikap dan bertindak tanduk. Dalam bidang politik terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 yang melarang PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Demikian juga halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga ditegaskan, setiap PNS tidak diperbolehkan ikut melakukan dukungan kepada setiap calon Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya untuk kampanye,membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dizaman orde baru PNS tersandera dalam politik oleh Golkar, karena pada zaman itu semua PNS adalah anggota Golkar, tetapi sejak zaman reformasi, politisasi PNS semakin parah karena yang memanfaatkan PNS tersebut tidak hanya satu pihak tapi banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Akhirnya PNS tidak fokus dalam melaksanakan perannya, peran PNS sebagai pelayan masyarakat menjadi tidak bisa berfungsi secara maksimal akibatnya citra PNS ditengah masyarakat semakin memburuk. Berdasarkan penilaian Bank Dunia dalam hal pelayanan publik mengenai kemudahan memulai usaha terkait pemberian izin dan lain-lain, Tahun 2012 Indonesia menempati rangking 128 dari 185 Negara. Demikian juga dengan indeks korupsi, sejak 1995 indeks korupsi Indonesia terus terpuruk, Tahun 2012 indeks korupsi Indonesiai urutan ke-118, hanya lebih baik dari Pakistan (139) dan Banglades (144). Sunguh prestasi yang tidak layak dibanggakan.

Kepala Daerah yang sejatinya jabatan politis, diberi wewenang membina PNS di lingkungannya, sehingga pembinaan PNS kental dipolitisasi.  Jabatan struktual eselon I, II, III dan IV didaerah yang notabene adalah jabatan karir dipolitisir oleh sebagian Kepala Daerah. Kedepan melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR, wewenang pembinaan kepegawaian akan diserahkan pada Jabatan Eksekutif Senior (JES) dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat tertinggi di daerah. Sekretaris Daerah diseleksi secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan diangkat oleh Presiden. Setelah berlakunya UU ASN, Sekretaris Daerah lah yang akan menentukan PNS mana yang akan didudukan didalam jabatan berdasarkan kompetensi yang dimiliki tanpa adanya desakan faktor politis dari pihak manapun. Dengan demikian tertumpang harapan kepada UU ASN agar politisasi PNS didaerah dapat diakhiri  dan disertai semangat dan niat dari PNS untuk menjadi aparatur yang professional melayani, independen dan berwibawa. Semoga…

About deri irwan

Penata Laporan Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s