APBDProvisi Sumatera Barat saat ini sedang melakukan perubahan terhadap APBD Tahun 2013. Perubahan APBD Tahun 2013 tersebut dibahas bersama antara fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama tentang perubahan APBD. Berbicara tentang perubahan APBD, mungkin sebagian dari kita banyak yang tidak paham alasan kenapa terjadi perubahan APBD. Sebagian dari kita (red:pegawai) hanya tau kalau sekitar bulan September akan ada perubahan APBD. Kadang-kadang perubahan APBD sering diidentikan oleh sebagian pegawai dengan penambahan anggaran. Tetapi ketika ditanya kenapa anggaran perubahan terjadi? Banyak diantara mereka yang menjawab “ karena anggarannya kurang, maka harus ditambah”. Tidak salah memang untuk jawaban seperti itu, tapi jawaban seperti itu belum menyentuh inti masalah kenapa perlu dilakukan perubahan APBD.

Dalam tulisan kali ini, penulis mencoba sedikit berbagi tentang apa dan mengapa perubahan APBD itu terjadi. Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Jadi Perubahan APBD tidak berarti selalu tentang penambahan anggaran.

Secara umum proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
  2. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran;
  3. Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan ada 5 (lima) kondisi yang dapat mengakibatkan Perubahan APBD. 5 Kondisi itu adalah sebagai berikut:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);

Beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan umum anggaran (KUA) yaitu terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Apabila demikian, kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas perubahan APBD tersebut.

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD harus memuat secara lengkap penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

  1. perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
  2. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan;
  3. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai; dan
  4. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Setelah Kepala Daerah merumuskannya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD berikut plafon sementara perubahannya, kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang “Pedoman Penyusunan RKA-SKPD” yang memuat program dan kegiatan baru untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target ini diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Dalam pelaksanaannya, kadang kala sering juga terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pergeseran anggaran juga dapat disebabkan adanya pergeseran antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang kesemuanya harus diformulasikan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD) dengan persetujuan dari PPKD.

Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, yang untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD.

Anggaran yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana disebutkan di atas harus dijelaskan dalam kolom keterangan tentang penjabaran perubahan APBD. Tata cara pergeseran anggaran harus diatur dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk hal-hal berikut ini:

  1. Pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia yang mendahului perubahan APBD;
  2. Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokok hutang;
  3. Pendanaan kenaikan gaji tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
  4. Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
  5. Pendanaan program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
  6. Pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan kegiatan seperti tersebut pada butir (1), (2), (3), dan (6) tersebut di atas harus diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD, kecuali untuk kegiatan butir (4) yang formulasinya dicantumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) dan kegiatan (5) yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

4.Keadaan darurat; dan

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan/harus diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Sebagai contoh keadaan darurat yang pernah dialami oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah terjadinya gempa bumi yang melanda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
  2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya tersebut dapat menggunakan pos belanja tak terduga. Dalam hal pos belanja tak terduga tidak mencukupi kebutuhan, maka pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara: (1) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau; (2) memanfaatkan uang kas yang tersedia.

5.Keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa yang dimaksud disini  adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase ini merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Apabila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami peningkatan lebih dari 50%, pemerintah daerah dapat menambah kegiatan baru yang harus diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, dan/atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD.

Akan tetapi bila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami penurunan lebih dari 50%, pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD.

About deri irwan

Penata Laporan Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

One response »

  1. Anita Sari mengatakan:

    Pak kalo saya minta materi yang judulnya “Akuntansi akun dalam APBD kaitannya dengan Akuntansi Aset dan Akuntansi Sisa Anggaran” ada gag pak? mohon bantuannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s