pnsSebagaimana yang telah berlaku beberapa tahun belakangan ini bahwa PNS yang pensiun diberikan bantuan berupa uang yang jumlahnya bervariasi, tergantung pangkat dan golongan PNS bersangkutan. Namun semenjak keluarnya Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. Tentu hal demikian menjadi kekhawatiran bagi sejumlah PNS karena mereka tidak akan mendapatkan bantuan sebagaimana teman-teman mereka yang telah pensiun.

Berawal dari niat baik unsur pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memperjuangkan nasib PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan pensiun tersebut maka diadakanlah  rapat pembahasan  perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pemberian penghargaan kepada Pegwai Negeri Sipil Daerah yang memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang selama ini telah menjadi dasar pemberian bantuan bagi PNS yang akan pensiun. Didalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan beberapa orang staf (termasuk Penulis).

Didalam rapat dibahas bagaimana membuat suatu Peraturan Gubernur pemberian bantuan kepada PNS tetapi tidak bersifat dan terkesan tali asih. Dasar logika yang dikemukakan pimpinan pada waktu itu adalah setiap PNS telah memberikan waktu, tenaga, pikiran dan pengabdian kepada daerah, maka pemerintah memberikan penghargaan kepada PNS yang bersangkutan. Sepanjang pembahasan kami berdebat bahwa pemberian penghargaan  semacam itu tetap terkesan tali asih. Setiap peserta rapat mengemukakan pendapat masing-masing tentang kemungkinan cara yang akan digunakan, tetapi tetap saja pendapat yang mereka berikan terkesan tali asih. Lama juga terjadi deadlock didalam rapat tersebut hingga rapat dilanjutkan setelah istirahat.

Pada rapat setelah istirahat, disepakati sementara judul untuk rancangan Peraturan Gubernur ini adalah Penghargaan Darmabakti Tuah Sakato bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Disepakati juga landasan filosofis, ideologis dan yuridis yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Gubernur ini serta isi Peraturan Gubernur yang terdiri dari pasal dan ayat yang mengatur pemberian penghargaan dimaksud. Walaupun sudah disepakati, setiap peserta rapat masih memiliki ganjalan bahwa rancangan Peraturan Gubernur ini belum bisa dilepaskan dari bayang-bayang talis asih. Penulispun mendapat  tugas menyusun  rancangan Peraturan Gubernur tersebut berdasarkan pertimbangan dan masukan dari peserta rapat. Sebenarnya tugas menyusun Peraturan Gubernur ini sudah dipercayakan terlebih dahulu kepada Sdr.Anton, tetapi karena kesibukannya merevisi Peraturan Gubernur Tambahan Penghasilan maka pimpinan menyerahkan kepada Penulis.

Sedikit bercerita tentang membuat peraturan berdasarkan pengalaman Penulis. Membuat peraturan tidaklah semudah yang dibayangkan semua orang. Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi dalam membuat peraturan perundang-undangan. Pertama, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tugas kita adalah menyelaskan peraturan yang dibuat dengan peraturan yang telah ada, peraturan juga tidak boleh tumpang tindih, maksudnya kalau sudah ada peraturan lain yang lebih khusus yang mengatur maka disarankan untuk tidak mengatur kembali. Kedua, peraturan tidak boleh diskriminasi, tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, suku bangsa dan status sosial. Didalam membuat peraturan kita juga harus membayangkan diri kita sebagai pemerintah yang mengeluarkan peraturan tersebut. Kemampuan kita untuk memprediksi segala kemungkinan yang bakal terjadi dimasa yang akan datang terkait dengan pelaksanaan peraturan yang kita buat sedapat mungkin diantisipasi dengan menuangkan solusinya kedalam pasal dan ayat didalam peraturan. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak penting seberapa canggih aturan yang telah kita buat atau seberapa galak aturan tersebut, namun yang paling penting adalah mampukah peraturan tersebut dilaksanakan dan diterapkan. Tidak bagus rasanya apabila peraturan hanya menjadi macan diatas kertas tetapi ditataran pelaksanaan tidak efektif sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dihindari. Lucu rasanya bila peraturan dibuat canggih tetapi orang yang akan melaksanakan peraturan tersebut tidak siap. Oleh karena itu pembuat aturan harus mempertimbangkan kesiapan orang yang akan melaksanakan peraturan tersebut.

Kembali ketugas Penulis untuk menyusun Peraturan Gubernur, beberapa hari Penulis disibukan dengan mencari literatur, peraturan dan artikel yang terkait dengan penyusunan Peraturan Gubernur. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi Penulis juga harus memahami dan memikirkan apa kira-kira dasar yuridis yang lebih cocok untuk Peraturan Gubernur yang dibuat. Akhirnya Penulis menemukan satu pasal didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yaitu Pasal 33 Ayat (3) huruf b jo Pasal 78 Ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup dapat berupa pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala. Penulis melihat peluang untuk memasukan pasal ini sebagai landasan yuridis Rancangan Peraturan Gubernur  Penghargaan Darmabakti Tuah Sakato ini.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah memberi peluang bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan dalam bentuk uang. Tetapi, entah karena pemerintah kekurangan anggaran maka penghargaan dalam bentuk uang tersebut tidak pernah diberikan dan diatur didalam Peraturan Presiden sebagaimana telah diamanahkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Menurut Penulis kekosongan tersebut dapat diisi oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan bagi penerima Satya Lencana Karya Satya dari Presiden berupa uang dan benda yang dapat dinilai dengan uang. Diharapkan dengan cara seperti ini kekhawatiran teman-teman PNS yang akan pensiun akan terobati karena rata-rata orang yang akan pensiun tersebut dapat dipastikan telah menerima Satya Lencana Karya Satya. Sehingga kalau aturan ini jadi berjalan maka setiap PNS akan menerima penghargaan berupa uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang di akhir pengabdiannya sebagai PNS.

Temuan ini akhirnya Penulis sampaikan kepada pimpinan, awalnya pendapat Penulis tidak langsung diterima. Penulispun sadar bahwa untuk menyakinkan dan mendapat kepercayaan dari seseorang apalagi pimpinan adalah sulit. Barulah 2 hari setelah penulis mengusulkan pendapat mengenai dasar yuridis pembentukan Peraturan Gubernur, pimpinan mengusulkan sama persis seperti Penulis usulkan sebelumnya. Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Biro Hukum, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah sendiri selaku penggagas. Rapat tingkat Kepala SKPD akhirnya melahirkan rekomendasi agar Rancangan Peraturan Gubernur ini dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dengan pihak terkait.

Sebelum dikonsultasikan dengan pihak terkait, perlu dibuat sejenis naskah akademik kalau didalam membuat peraturan perundan-undangan sedangkan dalam membuat rancangan pergub ini kami hanya membuat makalah kebijakan. Makalah kebijakan ini berisi tentang latar belakang, landasan dan ruang lingkup peraturan gubernur yang akan dibuat. Jadi lebih sederhana dibandingkan dengan naskah akademik. Mulailah rancangan pergub tersebut dikirimkan ke kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Sekretaris Militer Presiden. Selang waktu 2 bulan sejak dikirimnya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Darma Bakti Tuah Sakato,  Surat Gubernur Sumatera Barat akhirnya dibalas oleh Sekretaris Militer Presiden yang menyarankan antara lain:

  1. Peraturan Presiden tentang pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala bagi penerima Tanda Kehormatan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 belum terbit, disarankan pemberian penghargaan Darmabakti Tuah Sakato sebagai penghargaan daerah selayaknya diatur dengan Peraturan Daerah.
  2. Penyusunan tentang pemberian Penghargaan Darmabakti Tuah Sakato bagi PNSD dikonsultasikan kepada Kementeriaan Dalam Negeri.

Tindak lanjut dari tanggapan Sekretaris Militer Presiden ini rencananya akan diteruskan dengan membuat rancangan Peraturan Daerah tentang Penghargaan Darmabakti Tuah Sakato. Nampaknya, perjuangan untuk membantu PNS yang akan memasuki usia pensiun masih harus melalui proses yang panjang. Ditulis diatas bus dari Bukittinggi menuju Padang

About deri irwan

Penata Laporan Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

5 responses »

  1. Saldi mengatakan:

    Jadi perkembangan sekarang gmana Pak ? saya juga berencana mau nyusun Pergu / Perda tentang tunjangan PNS yang memasuki usia pensiun, terima kasih sebelumnya.

  2. trisuci mengatakan:

    pak, maaf saya tertarik tulisan ini sebab ibu saya baru saja menerima surat edaran BKD DKI Jakarta tentang penghapusan penghargaan kepada pensiunan PNS dan Janda/Duda PNS serta penghargaan pejabat purna bakti di lingkungan pemprov DKI JKT no 27/SE/2015 tanggal 26 Maret 2015. tulisan ini berharga sekali untuk menjadi satu acuan bagi prov lain untuk memikirkan tentang penghargaan bagi Pensiunan PNS pak, boleh kiranya nanti dapat kontak lebih lanjut melalui email?

    • deri irwan mengatakan:

      Mbak Suci, rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan, akhirnya berdasarkan kesepakatan dengan SKPD terkait diturunkan hanya menjadi Peraturan Gubernur…Rancnagan Peraturan Gubernur juga masih dalam pembahasan..dapat kontak saya melalui email.trims

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s