Pemprov Sumbar : Tambahan Penghasilan sebagai Pengungkit Kinerja

tunjanan kinUntuk mewujudkan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang berupaya menciptakan sistem pengelolaan kepegawaian berbasiskan kompetensi. Dengan keberadaaan sistem ini, diharapkan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian akan menjadi lebih jelas, terukur, transparan dan konsisten. Sehingga subjektivitas dan pengaruh politik dalam kegiatan pengelolaan kepegawaian bisa diminimalisasi.

Dari beberapa sistem pengelolaan kepegawaian yang telah dibentuk, seperti sistem mutasi dan promosi, sistem pengembangan pegawai, sistem penilaian kinerja, dan saat ini juga telah dibentuk sebuah sistem pemberian kompensasi (tambahan penghasilan) berdasarkan kinerja yang mana diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

Pemberian tambahan penghasilan ini, pada hakikatnya bukan merupakan barang baru dalam sistem pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Baca lebih lanjut

Stop Politisasi PNS

ddddddPNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil,dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara. PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi ironisnya PNS seringkali “diseret” kedalam arus politik, tidak saja oleh Kepala Daerah yang berkuasa pada waktu itu dan ikut mencalonkan diri kembali (incumbent) tapi juga calon Kepala Daerah lain yang ikut bertarung pada saat itu.

Baca lebih lanjut

Pertahankan WTP Sumatera Barat: Ini Caranya!

laporan-keuangan-sumbar-2012-wajar-tanpa-pengecualian_20130611171449Dalam pengelolaan keuangan tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil memperoleh prestasi sangat menggembirakan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya prestasi tersebut tidak datang dengan mudahnya, namun harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah hasil kerja setahun atau dua tahun tapi merupakan perbaikan secara terus menerus yang telah lama diperjuangkan sejak tahun 2005. Berturut-turut dari tahun 2006, 2007 dan 2008 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya memberikan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Pada tahun 2009 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat mendapat peringkat terburuk dalam audit dengan hasil tanpa opini (disclaimer).

Baca lebih lanjut

“Selamat Tinggal DP3, Selamat Datang SKP”

indexPenilaian prestasi kerja PNS adalah Proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian prestasi kerja PNS selama ± 34 tahun  belakang ini adalah menggunakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Seiring dengan perkembangan zaman, model penilaian prestasi kerja PNS dengan DP3 sudah tidak relevan lagi. 8 (delapan) unsur penilaian dalam DP3 dianggap tidak mampu menciptakan aparatur yang cakap dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Baca lebih lanjut

APA dan Mengapa Terjadi Perubahan APBD???

APBDProvisi Sumatera Barat saat ini sedang melakukan perubahan terhadap APBD Tahun 2013. Perubahan APBD Tahun 2013 tersebut dibahas bersama antara fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama tentang perubahan APBD. Berbicara tentang perubahan APBD, mungkin sebagian dari kita banyak yang tidak paham alasan kenapa terjadi perubahan APBD. Sebagian dari kita (red:pegawai) hanya tau kalau sekitar bulan September akan ada perubahan APBD. Kadang-kadang perubahan APBD sering diidentikan oleh sebagian pegawai dengan penambahan anggaran. Tetapi ketika ditanya kenapa anggaran perubahan terjadi? Banyak diantara mereka yang menjawab “ karena anggarannya kurang, maka harus ditambah”. Tidak salah memang untuk jawaban seperti itu, tapi jawaban seperti itu belum menyentuh inti masalah kenapa perlu dilakukan perubahan APBD.

Dalam tulisan kali ini, penulis mencoba sedikit berbagi tentang apa dan mengapa perubahan APBD itu terjadi Baca lebih lanjut

“Bantuan Pensiun PNS” antara Ada dan Tiada

pnsSebagaimana yang telah berlaku beberapa tahun belakangan ini bahwa PNS yang pensiun diberikan bantuan berupa uang yang jumlahnya bervariasi, tergantung pangkat dan golongan PNS bersangkutan. Namun semenjak keluarnya Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. Tentu hal demikian menjadi kekhawatiran bagi sejumlah PNS karena mereka tidak akan mendapatkan bantuan sebagaimana teman-teman mereka yang telah pensiun.

Berawal dari niat baik unsur pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memperjuangkan nasib PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan pensiun tersebut maka diadakanlah  rapat pembahasan  perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pemberian penghargaan kepada Pegwai Negeri Sipil Daerah yang memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang selama ini telah menjadi dasar pemberian bantuan bagi PNS yang akan pensiun. Baca lebih lanjut

10 Ribu PNS daerah akan ditarik ke Kemenkeu

Untitled

Selain menambah 6.000 PNS baru,”kami juga menawarkan 10 ribu pegawai lagi dari PNS di daerah untuk bekerja di Kementerian Keuangan,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2013.

Ditemui usai acara penganugerahan gelar “Perekayasa Utama Kehormatan” kepada Hatta Rajasa di Gedung BPPT, Menpan-RB mengatakan, penarikan 10 ribu PNS daerah itu guna memenuhi kebutuhan pegawai di Kementerian Keuangan, khususnya bagi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea Cukai.

Baca lebih lanjut

Promosi dan Mutasi PNS Ditangan Kepala Daerah

93korpri

JAKARTA – Pemerintah akhirnya merevisi draf rancangan undang-undang aparatur sipil negara (RUU ASN). Pada draf awal, wewenang kepala daerah untuk mengangkat dan memutasi dipangkas. Tetapi setelah dikoreksi, wewenang itu tetap dipertahankan dengan sedikit pembaruan sistem.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo menuturkan, memang benar awalnya muncul wacana bahwa wewenang pengangkatan dan mutasi PNS oleh kepala daerah dihapus. Sebagai gantinya wewenang itu dilimpahkan kepada sekretaris daerah (sekda) provinsi, kabupaten, atau kota.

Namun pada akhirnya keputusan ekstrim itu tidak dilanjutkan oleh pemerintah. Eko menuturkan pemerintah memilih jalan kompromi dengan tetap memberi kuasa kepada kepala daerah untuk merotasi jajarannya. “Jika diserahkan full ke sekda, kami khawatir akan ada matahari kembar,” ujarnya kemarin.

Baca lebih lanjut

Inilah Jadwal Tes Penerimaan CPNS Tahun 2013

tes cpns

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menyusun jadwal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum. Menurut jadwal yang dirilis Kementerian PAN-RB itu, pengumuman dan pendaftaran penerimaan CPNS jalur umum pada 2013 akan dilaksanakan pada 1-20 September mendatang.

Adapun pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) Baca lebih lanjut

Apa Saja Kendala Dalam Menyediakan Informasi Laporan Keuangan Yang Berkualitas?

Laporan keuangan  merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna Baca lebih lanjut